Kementerian Perhubungan Medan merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di wilayah Sumatera Utara yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem transportasi nasional di tingkat daerah. Keberadaannya menjadi pilar penting dalam menjamin terciptanya konektivitas transportasi yang aman, efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi di seluruh wilayah Medan dan sekitarnya.

Sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Perhubungan Medan memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan nasional di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Melalui unit-unit pelaksana teknis seperti Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Sumatera Utara, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, serta Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan (Kualanamu), Kemenhub Medan memastikan bahwa setiap moda transportasi beroperasi sesuai standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan publik yang tinggi.

Fungsi utama Kementerian Perhubungan Medan meliputi pengawasan terhadap kegiatan transportasi umum, peningkatan keselamatan transportasi, pengendalian lalu lintas, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, serta penegakan regulasi transportasi nasional. Selain itu, lembaga ini juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dan keselamatan dalam berlalu lintas melalui berbagai program sosialisasi dan pelatihan.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kementerian Perhubungan Medan berperan besar dalam mendukung mobilitas manusia dan distribusi barang, yang menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Utara. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pihak swasta dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, dan bandara, sehingga mendukung kemajuan sektor logistik, perdagangan, dan pariwisata.

Secara keseluruhan, Kementerian Perhubungan Medan bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan sistem transportasi terpadu yang modern dan berdaya saing. Dengan komitmen terhadap pelayanan publik dan keselamatan transportasi, lembaga ini berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Transportasi yang Andal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah untuk Indonesia Maju.”

Saat ini, Kementerian Perhubungan membuka lowongan kerja di kota Medan, Sumatera Utara untuk posisi berikut ini:

SELEKSI TERBUKA CALON KETUA, CALON WAKIL KETUA, DAN CALON ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TAHUN 2025

Dalam rangka pengisian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada para Profesional yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

1. Ketua KNKT

2. Wakil Ketua KNKT

3. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran)

4. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan)

5. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian)

6. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Deskripsi Jabatan :

Ketua KNKT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT;

Wakil Ketua KNKT memiliki tugas membantu Ketua KNKT dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT;

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota:

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang pelayaran;

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang penerbangan;

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang perkeretaapian;

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Persyaratan Pendaftaran :

Warga Negara Indonesia;

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Sehat jasmani dan rohani;

Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi: Transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan/atau lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

Berpengalaman dalam organisasi dan/atau manajamen kepemimpinan;

Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;

Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

Berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya dan/atau bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi;

Tidak sedang dalam proses permasalahan hukum dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Bebas dari narkoba dan sejenisnya;

Tidak menjadi anggota partai politik; dan Bersedia:

diberhentikan sementara sebagai PNS;

mengundurkan diri atau pensiun dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

mengundurkan diri atau pensiun dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

melepaskan statusnya sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha lainnya di bidang jasa atau transportasi;

Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KNKT.

Tata Cara Pendaftaran:

Pendaftaran hanya dilakukan  secara online mulai tanggal 20 Oktober 2025 s.d 03 November 2025.

Pendaftaran atau registrasi lanjutan dilakukan setelah melakukan verifikasi link pendaftaran yang dikirimkan ke email peserta, dilanjutkan dengan cara login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.

Pelamar mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Formulir Surat Lamaran dapat diunduh melalui laman http://selter-jpt.dephub.go.id/.

Surat lamaran dilengkapi dengan lampiran scan asli dokumen yaitu:

Untuk semua pendaftar :

Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Foto terbaru berwarna dengan Ukuran 4×6;

Ijazah Diploma IV atau Strata 1 (S1);

Bukti Penerimaan Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024;

Daftar Riwayat Hidup yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000 yang diunduh melalui website http://selterjpt.dephub.go.id/;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;

Personal statement;

Untuk pendaftar dari PNS/TNI/POLRI :

SK Pengangkatan sebagai PNS/TNI/POLRI;

SK pengangkatan dalam Jabatan yang menunjukan pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun;

Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian/ Asisten Personel/ Asisten KAPOLRI Bidang SDM yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000;

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat dari atasan langsung yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000;

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/ Prajurit TNI/ Anggota POLRI 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2023 dan 2024);

Surat Pernyataan Tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 10.000;

Surat pernyataan bersedia:

diberhentikan sementara sebagai PNS;

mengundurkan diri atau pensiun dari prajurit Tentara Nasional Indonesia;

mengundurkan diri atau pensiun dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KNKT yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 10.000.

Bukti penyerahan/Tanda terima/bukti verifikasi pelaporan LHKPN/LHKASN/LHKAN tahun 2024 dari Instansi yang berwenang.

Untuk pendaftar Non-PNS :

SK pengangkatan dalam Jabatan yang menunjukan pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun;

Surat Keterangan Pengalaman Kerja;

Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses permasalahan hukum atau tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000;

Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000;

Surat Pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus partai politik maupun organisasi terlarang paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000;

Surat Pernyataan bersedia melepaskan statusnya sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha lainnya di bidang jasa atau transportasi selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KNKT yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 10.000;

Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen lamaran selambatlambatnya sampai dengan tanggal 03 November 2025 pukul 23.59 WIB;

Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaraan dan persyaratan dapat menghubungi Sekretariat Panitia dengan Nara Hubung melalui WA ke nomor 0813 8669 1606 pada jam kerja (Senin-Jum’at 08.30-16.30 WIB);